Kantor Advokat EM & Partner

  Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan). Mekanisme nonlitigasi meliputi: Negosiasi: Para pihak berdiskusi langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi: Melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Konsiliasi: Konsiliator tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga memberi saran dan solusi. Arbitrase: Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis, menghasilkan keputusan yang mengikat. Penilaian Ahli: Menggunakan pendapat ahli untuk hal-hal teknis dalam sengketa. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik para pihak dibandingkan litigasi di pengadilan yang bersifat formal dan kompleks. Jika penyelesaian sengketa tidak berhasil melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi...

Upaya hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sarana atau mekanisme hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan PTUN untuk menuntut keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum ini berfungsi untuk memastikan adanya pemeriksaan ulang atau peninjauan terhadap putusan PTUN guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ada dua jenis upaya hukum di PTUN, yaitu: Upaya Hukum Biasa Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi upaya hukum PTUN adalah sebagai mekanisme pembelaan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan pejabat atau badan tata usaha negara, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan keputusan tersebut sesuai hukum dan tidak merugikan hak-hak masyarakat atau individu. Sedangkan tujuan utama pembentukan PTUN dan upaya hukumnya adalah: Memberikan perli...

Sidang Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). PK diajukan untuk menguji kembali putusan tersebut apabila ditemukan novum (fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui), kesalahan hakim yang jelas, inkonsistensi dalam bukti, atau alasan lain yang dapat mengubah hasil putusan. Prosedur PK pidana dimulai dengan permohonan diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan rinci. Permohonan ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Dalam 14 hari, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara sebelumnya untuk menilai apakah alasan PK sesuai ketentuan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan ini. Jika terpidana masih menjalani pidana, hakim dapat memerintahkan Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan terpidana ke persidangan PK. P...

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah upaya hukum bagi warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah atau pejabat tata usaha negara. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang mengawasi agar tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melebihi kewenangannya, sehingga melindungi hak-hak individu yang terkena dampak keputusan administrasi tersebut. PTUN menangani sengketa yang muncul antara individu atau badan hukum dengan pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Melalui PTUN, pencari keadilan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang tidak sah atau merugikan tersebut, dan PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan administratif yang bertentangan dengan hukum. Peradilan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan administratif antara pemerintah dan masyarakat. PT...