Upaya Hukum Peninjauan Kasus Pidana atau Perdata

Sidang Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). PK diajukan untuk menguji kembali putusan tersebut apabila ditemukan novum (fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui), kesalahan hakim yang jelas, inkonsistensi dalam bukti, atau alasan lain yang dapat mengubah hasil putusan.

Prosedur PK pidana dimulai dengan permohonan diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan rinci. Permohonan ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Dalam 14 hari, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara sebelumnya untuk menilai apakah alasan PK sesuai ketentuan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan ini. Jika terpidana masih menjalani pidana, hakim dapat memerintahkan Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan terpidana ke persidangan PK.

PK hanya dapat diajukan satu kali saja dalam perkara pidana menurut Pasal 268 ayat 3 KUHAP, walaupun terdapat perdebatan mengenai kemungkinan pengajuan lebih dari satu kali. Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ada celah hukum untuk pengajuan PK secara berulang dalam kondisi tertentu.

Alasan diajukannya PK umumnya terbatas pada: adanya keadaan baru yang berpotensi mengubah putusan, adanya kesalahan nyata hakim, atau inkonsistensi bukti yang signifikan. Jika MA menerima permohonan PK, hasilnya bisa berupa penolakan atau pembatalan putusan lama dan pengeluaran putusan baru seperti pembebasan atau pengurangan hukuman.

Singkatnya, sidang Peninjauan Kembali kasus pidana adalah mekanisme hukum untuk menguji ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti atau keadaan baru yang ditemukan setelah putusan, dengan prosedur yang diatur agar keadilan dapat ditegakkan kembali.


EM & Partner

Edi Murdiyanto. SH.,MM

EM & Partner adalah Kantor Advokat dan Penasehat Hukum profesional yang menyediakan jasa hukum kepada individu maupun badan usaha. Advokat di kantor kami terdiri dari para advokat, pengacara, konsultan hukum, dan mediator yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani berbagai permasalahan hukum baik di bidang perdata, pidana, ketenagakerjaan, pajak, maupun tata usaha negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sidang Perdata Perkara Lelang

Gambar
P enyelesaian perkara perdata terkait gugatan hasil lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) umumnya melibatkan proses hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti debitur atau pihak ketiga, atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Berikut uraian deskriptifnya: 1. Latar Belakang Gugatan Pelaksanaan lelang eksekusi oleh KPKNL seringkali menimbulkan gugatan perdata, terutama dari debitur yang merasa dirugikan atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek lelang. Gugatan ini bisa diajukan sebelum atau setelah pelaksanaan lelang. Sebelum lelang, gugatan biasanya bertujuan menunda pelaksanaan lelang, sedangkan setelah lelang, gugatan dapat berupa pembatalan lelang atau perbuatan melawan hukum (PMH). 2. Dasar Gugatan Gugatan pembatalan lelang atau gugatan PMH biasanya didasarkan pada alasan seperti cacat prosedur lelang, objek lelang yang masih dalam sengketa, tidak adanya pemberitahuan yang semestinya, penilaian barang jaminan yan...
Read more »

PKPU dan Kepailitan

Gambar
PKPU dan Kepailitan PKPU Penundaan Pembayaran Hutang atau yang dikenal dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah upaya hukum yang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan tujuan utama untuk mencegah kepailitan. Secara lebih rinci, penundaan pembayaran hutang ini berfungsi sebagai: Memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga debitur dapat memperbaiki struktur utangnya, baik dengan membayar sebagian maupun seluruh utang kepada kreditur. Dengan begitu, debitur dapat melanjutkan usaha dan mempertahankan asetnya. Menghindari kepailitan yang biasanya berujung pada likuidasi (pemberesan harta pailit). PKPU tidak didasarkan pada keadaan debitur yang benar-benar tidak mampu membayar (insolvensi), melainkan sebagai kesempatan untuk mencari solusi perdamaian antara debitur dan kreditur. Memfasilitasi perdamaian antara debit...
Read more »