Kantor Advokat EM & Partner

Upaya hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sarana atau mekanisme hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan PTUN untuk menuntut keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum ini berfungsi untuk memastikan adanya pemeriksaan ulang atau peninjauan terhadap putusan PTUN guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ada dua jenis upaya hukum di PTUN, yaitu: Upaya Hukum Biasa Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi upaya hukum PTUN adalah sebagai mekanisme pembelaan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan pejabat atau badan tata usaha negara, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan keputusan tersebut sesuai hukum dan tidak merugikan hak-hak masyarakat atau individu. Sedangkan tujuan utama pembentukan PTUN dan upaya hukumnya adalah: Memberikan perli...

Sidang Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). PK diajukan untuk menguji kembali putusan tersebut apabila ditemukan novum (fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui), kesalahan hakim yang jelas, inkonsistensi dalam bukti, atau alasan lain yang dapat mengubah hasil putusan. Prosedur PK pidana dimulai dengan permohonan diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan rinci. Permohonan ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Dalam 14 hari, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara sebelumnya untuk menilai apakah alasan PK sesuai ketentuan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan ini. Jika terpidana masih menjalani pidana, hakim dapat memerintahkan Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan terpidana ke persidangan PK. P...

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah upaya hukum bagi warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah atau pejabat tata usaha negara. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang mengawasi agar tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melebihi kewenangannya, sehingga melindungi hak-hak individu yang terkena dampak keputusan administrasi tersebut. PTUN menangani sengketa yang muncul antara individu atau badan hukum dengan pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Melalui PTUN, pencari keadilan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang tidak sah atau merugikan tersebut, dan PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan administratif yang bertentangan dengan hukum. Peradilan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan administratif antara pemerintah dan masyarakat. PT...

PKPU dan Kepailitan PKPU Penundaan Pembayaran Hutang atau yang dikenal dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah upaya hukum yang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan tujuan utama untuk mencegah kepailitan. Secara lebih rinci, penundaan pembayaran hutang ini berfungsi sebagai: Memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga debitur dapat memperbaiki struktur utangnya, baik dengan membayar sebagian maupun seluruh utang kepada kreditur. Dengan begitu, debitur dapat melanjutkan usaha dan mempertahankan asetnya. Menghindari kepailitan yang biasanya berujung pada likuidasi (pemberesan harta pailit). PKPU tidak didasarkan pada keadaan debitur yang benar-benar tidak mampu membayar (insolvensi), melainkan sebagai kesempatan untuk mencari solusi perdamaian antara debitur dan kreditur. Memfasilitasi perdamaian antara debit...

P enyelesaian perkara perdata terkait gugatan hasil lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) umumnya melibatkan proses hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti debitur atau pihak ketiga, atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Berikut uraian deskriptifnya: 1. Latar Belakang Gugatan Pelaksanaan lelang eksekusi oleh KPKNL seringkali menimbulkan gugatan perdata, terutama dari debitur yang merasa dirugikan atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek lelang. Gugatan ini bisa diajukan sebelum atau setelah pelaksanaan lelang. Sebelum lelang, gugatan biasanya bertujuan menunda pelaksanaan lelang, sedangkan setelah lelang, gugatan dapat berupa pembatalan lelang atau perbuatan melawan hukum (PMH). 2. Dasar Gugatan Gugatan pembatalan lelang atau gugatan PMH biasanya didasarkan pada alasan seperti cacat prosedur lelang, objek lelang yang masih dalam sengketa, tidak adanya pemberitahuan yang semestinya, penilaian barang jaminan yan...